PLT. BPKAD BANTAH HUTANG PEMKOT SENILAI Rp 653 MILIAR

BANDARLAMPUNG, BUMIWAWAY.ID – Pemerintah kota Bandarlampung melalui Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muhammad Ramdhan mengklarifikasi perihal penumpukan hutang Pemkot pada tahun 2021, Kamis (23/6).

Ramdhan mengatakan berita yang berkembang terkait kondisi keuangan pemerintah kota Bandarlampung yang dianggap kurang relevan.

“Bahwa informasi tersebut kurang tepat atau tidak relevan. Mungkin itu kondisi pada tahun 2021. Mungkin informasinya di dapat dari hasil audit BPK,” kata dia

Menurut dia, kondisi real keuangan pemerintah Bandarlampung jauh lebih lebih baik dibandingkan tahun kemarin, dimana pembayaran hutang tinggal separuh dan diprediksi kewajiban yang kemarin akan selesai sampai akhir tahun atau tidak akan melewati tahun 2022 ini.

“Kalau melihat trend pendapatan kita kan lebih baik dibanding tahun kemarin. Dan seperti yang kita lihat, tahun kemarin saat pembayaran THR, gaji 13 agak berat sekarang ternyata gak ada masalah. Bahkan sekarang rencananya bunda memerintahkan kita untuk membayar gaji 13 berbarengan dengan gajih bulan Juli. Jadi bulan Juli besok ASN kota Bandarlampung menerima gaji 13, gaji bulan Juli plus Tukin 50 % sesuai dengan surat edaran menteri keuangan. Kalau kondisi keuangan kita susah gak akan kita mampu seperti ini,” beber dia.

Lanjutnya, terkait pembangunan infrastruktur, pemerintah kota terus melakukan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu wujud komitmen Pemkot untuk mensejahterakan masyarakatnya. “Apalagi kondisi seperti sekarang semisal ada banjir kita perbaiki gorong-gorong, kalau ada jalan rusak ya kita perbaiki jalanya. Jadi gak mungkinlah kota ini tidak melakukan pembangunan infrastruktur, harus, bahkan itu sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah kota mensejahterakan masyarakatnya. Gimana kita mau nyaman melakukan aktifitas sehari-hari jika Pemkot tidak melakukan pembangunan infrastruktur,” jelas dia.

Dalam kesempatan ini, dia menyampaikan jadi hal-hal yang sebetulnya diinformasikan menurut saya itu informasi yang didapat tidak lengkap atau menyeluruh, hanya sebagian saja yang diinformasikan sehingga ini simpang siur dan cenderung menyesatkan.

“Untuk pembayaran kita lakukan setiap bulan yang selalu kita angsur. Dan hutang ini sudah semakin berkurang bahkan sudah hampir selesai, sehingga sesuai prediksi saya dintahun 2022 sudah selesai dan ditahun 2023 kita sudah gak punya utang di SMI lagi, saya sih optimis di tahun 2023-2024 kondisi keuangan kita juah lebih baik, melihat perkembangan sekarang, proyeksi kedepan, trend keuangan semakin naik, kewajiban kita semakin berkurang, dan adanya undang-undang 1 yang memberikan DBH lebih besar dari pemerintah kota,” tegas dia.

Saat disinggung, total hutang pemerintah kota saat ini Ramdhan membantah, jika totol utang belanja Pemkot tidak mencapai Rp 653 miliar seperti pemberitaan yang beredar . ” Tidak sampai segitu, utang belanja kita gak sampai 250 miliar. Jadi yang diinformasikan di berita itu yang mencapai Rp 653 miliar itu kondisi per 31 Desember 2021. Kita kan banyak melakukan pembangunan pada infrastruktur, begitu membangun ternyata ada pandemi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun akhirnya banyak yang ditunda pembayaran tapi kan sekarang sudah tidak seperti itu, sudah lebih baik. PAD kita dulu cuma Rp 500 juta, sekarang satu hari rata-rata Rp 1 miliar perhari mudah-mudahan bisa naik hingga Rp 2 miliar perhari,” pungkasnya.

Dia menjelaskan hutang Pemkot ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sudah selesai tahun ini, yang baru ini Pemkot hutang kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan ini akan dimulai dan dua tahun kedepan, setelah itu baru akan membayar yang menjadi kewajiban kita.

“Mengelola keuangan daerah bukan sekedar menghitung diatas kertas, tapi bagaimana caranya bisa membangun dengan dana yang terbatas dan optimal. Banyak daerah lain yang minjam, dan ini merupakan salah satu trik management keuangan gimana agar kita bisa membangun secara optimal dalam waktu yang cepat,” jelas Dia. (KB/Din/AA)