HeadlineWawaIndonesiaWawayWawayPemerintah

PULUHAN GURU HONORER SMA-SMK SE LAMPUNG ADUKAN NASIB KE KOMISI V DPRD LAMPUNG

BANDARLAMPUNG, LAMPUNGSEGALOW.CO.ID – Puluhan guru honorer SMA SMK swasta di Lampung yang tergabung dalam Guru Lulus Pasing Grade PPPK, menyambangi Komisi V DPRD Lampung, Selasa (15/11).

Puluhan orang yang mewakili 628 guru SMA SMK honorer,mengadukan nasibnya, karena tak kunjung diangkat dan ditempatkan sebagai guru PPPK tahun 2022, yang lulu seleksi pada akhir 2021 lalu.
Ratusan guru tersebut masuk dalam kategori lulus Passing Grade (PG)1.

“Harapan kami bisa terakomodir dan terangkat semua, kami merasa terzalimi, padahal kalau mau di rangking kami juga nilanya juga tidak kalah dengan guru-guru negeri dan lainnya,” ujar Ibramsyah, selaku Ketua Guru Lulus Pasing Grade PPPK Lampung, saat hearing di Komisi V DPRD Lampung itu pada Senin (14/11).

Guru lainnya, Rahmadi Angkasa mengatakan, mereka merasa di “prank” oleh pihak-pihak terkait, karena meski para guru yang berstatus PG 1 lulus seleksi dan mengikuti semua tahapan, namun tak ada satupun guru honores swasta khususnya di Lampung yang diterima.

Baca Juga  PEMPROV LAMPUNG JALIN KERJASAMA DENGAN PEMPROV JAWA TIMUR MELALUI MISI DAGANG DAN INVESTASI

“Seluruh guru swasta yang lulus PG1 tidak ada yang ditempatkan, zonk,” ujar Rahmadi Selaku koordinator para guru.

Penyebabnya lanjut Rahmadi, karena kebijakan yang dinilai tidak berkeadilan, yakni Permenpan RB no 20 tahun 2022.Dalam aturan terebut, skala prioritas penerimaan Guru P3K diprioritaskan berdasarkan urutan, yakni guru THK2, Guru honorer negeri diatas 3 tahun, kemudian Guru PPG, dan terakhir guru honorer swasta.

“Kalau mau adil harusnya ada asas keadilan, permenpan itu ambigu, kami ini harusya lulus, kami ikuti syarat, masa mengajar sudah, lulus test dan lainnya” katanya.

Sementara itu, Guru lainnya, Reni Yunita mengaku kebijakan pemerintah sangat merugikan para guru, sehingga nasib guru honorer swasta dianak tirikan, dan tidak jelas.

Baca Juga  KETUA DPRD LAMPUNG TERIMA KUNJUNGAN PIMPINAN BAZNAS LAMPUNG

“Kami sangat berharap ini diangkat, saya aja honor saya ngajar itu 150 ribu per bulan, dan dibayarnya kadang tiga bulan sekali,tunggu turun Dana BOS,” kata Guru mata pelajaran Geografi SMA Arjuna itu.

Sementara, Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas mengatakan, para guru mengadu, karena merasa tidak adanya keadilan dari Permenpan RB tersebut.

“Pada test penerimaan 2022 ini tidak ada satupun guru swasta yang ditempatkan, padahal hasil testnya mereka yakin banyak yang cukup tinggi,” paparnya.

Lanjut Mikdar, para guru meminta ke Komisi V DPRD Lampung, mempriortiaskan mereka pada penerimaan tahun 2023. Mereka, berahrap semuanya bisa terangkat sebagai ASN PK3. Kedua jika Pemda belum mampu mengangkat seluruh guru honorer SMA, diberikan adanya kebijakan persentase dari tiap golongan priortias seperti TKH2, Honorer negeri, PPG, dan honorer swassta.

Baca Juga  Speed Scooter Lampung Untuk Semeru

“Jangan semua guru negeri, ada persentase lah, atau kalau bisa dilihat berdasarkan nilai, dan juga berdasarkan umur, tadia ada yang hadir juga dua tahun lagi pensiun, tapi tetap nanti melihat kebutuhan dan kesanggpuan daerah” paparnya.

Keluhan para guru honorer SMA ini menurut Mikdar, akan dibawa langsung dan dikonsultasikan ke Kemendikbud. Ia telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi V DPRD Lampung.

“Kami sampaikan dan konsultasikan ke kemendikbud, bagaimana supaya ada keadilan, kalau yang sekarang kan kayak urut kacang, honor swasta ini urutan ke empat, ” paparnya.

Lanjut Mikdar, dari kajian awal dirinya dengan Anggota Komisi V DPRD Lampung Apriliati, disebutkan ada celah dalam Permpepan RB yang sebenarya tidak mengatur secara spesifik urutan tersebut.

“Sehingga muncul ada rasa keadilan,” katanya. (Din/AA)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *