HeadlineWawaIndonesiaWawayWawayEkonomiWawayKeuanganWawayPemerintah

REALISASI PBB KOTA BANDARLAMPUNG HINGGA DESEMBER 2022 CAPAI 74,20%

BANDARLAMPUNG, BUMIWAWAY.ID – Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Bandarlampung terus melakukan berbagai macam upaya untuk menarik penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran. Jum’at (16/12).

Menurut kepala BPPRD kota Bandarlampung, Yanwardi tunggakan aktif PBB dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sebesar Rp 160 Milyar.

“Untuk tunggakan itu kita sudah melakukan upaya penagihan melalui UPT,” katanya.

Dia menyampaikan untuk realisasi PBB tahun 2022 sampai tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp 81,6 Milyar dengan persentase 74,20% dari target Rp 110 milyar yang telah ditetapkan.

Baca Juga  POLRESTA GELAR APEL PERSIAPAN OPERASI KESELAMATAN KRAKATAU

” Penerimaan tersebut telah melebihi kurang lebih sebesar Rp 3,8 Milyar dari capaian tahun 2021 sebesar Rp 77,7 Milyar,” ujarnya.

Yanwardi menjelaskan untuk para penunggak pajak, pihaknya sudah melakukan teguran melalui surat peringatan, dan pemasangan sticker untuk wajib pajak yang membandel.

” Sudah kita himbau dengan memberi surat peringatan satu sampai tiga kali. Kalau sudah tiga kali masih tidak diindahkan kita beri sanksi teguran berupa stikerisasi dan ini dirasa cukup efektif, karena jika di pasang stiker para wajib pajak ini langsung membayar karena mungkin jika itu perusahaan besar pasti malu kalau ada stiker nunggak pajak jadi mereka langsung bayar,” bebernya.

Baca Juga  WALIKOTA BANDARLAMPUNG MENYERAHKAN SK PPPK 1.196 JABATAN FUNGSIONAL GURU

Dalam kesempatan ini, dirinya menyampaikan ada beberapa kecamatan di kota Bandarlampung yang realisasi PBB terbaik, disetiap kelurahannya sampai tanggal 30 November 2022, jika dibandingkan dengan tahun 2021.

” Itu Kecamatan Tanjung Senang, dengan peningkatan disemua kelurahannya, dan kecamatan ini mendapatkan peningkatan realisasi sebesar Rp 930 juta. Sementara untuk kelurahan dengan penerimaan peningkatan terbesar adalah kelurahan Gulak- Galik kecamatan Teluk Betung Utara, dengan realisasi sebesar Rp 3,1 Milyar lebih jika dibandingkan dengan tahun 2021,” bebernya.

Baca Juga  PEMPROV LAMPUNG GELAR RAKOR IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMPROV LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA

Dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak BPPRD kota Bandarlampung seperti masih kurangnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya, dan itu terlihat dari besarnya tunggakan wajib pajak PBB serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemutakhiran PBB.

“Masih banyak wajib pajak yang belum melakukan proses balik nama kepemilikan sehingga petugas kesulitan untuk melakukan penagihan. Dan banyak penunggakkan PBB atas objek pajak berupa tanah kosong yang tidak diketahui alamat pemiliknya,” pungkasnya. (Din/AA)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *