WawayPolitik

RDP DPRD LAMPUNG BERSAMA PLN BELUM FINAL

 BANDARLAMPUNG – Pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup yang di gelar Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bersama PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung belum final dan akan dilanjutkan pada minggu depan, Selasa (11 Juni 2024).

Ketua Komisi IV, Ismet Roni memimpin langsung jalannya RDP dengan di hadiri anggota komisi, dan General Manager PLN UID Lampung Sugeng Widodo.

“Kami baru menyampaikan terkait hal-hal yang mengakibatkan pemadaman listrik. Rapat tidak selesai hari ini dan akan dilanjutkan di waktu yang akan datang bersama dengan Pemerintah Provinsi dan stakeholder lainnya. Hari ini belum ada keputusan, kami baru mendengarkan penjelasan mengenai alasan pemadaman dan bagaimana langkah ke depannya,” kata Ismet.

Baca Juga  DPRD LAMPUNG SAHKAN APBD PERUBAHAN 2023

Ismet menegaskan bahwa Komisi IV akan selalu dan terus bersama rakyat mengawasi persoalan ini, termasuk memastikan para pelanggan mendapatkan kompensasi yang layak.

Sementara itu, General Manager PLN UID Lampung, Sugeng Widodo, menjelaskan mengenai kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Menurutnya, mengingat kejadian ini menimpa beberapa provinsi di Sumatera, pihak pusat tengah membentuk tim untuk mempelajari dan mengevaluasi situasi ini.

Baca Juga  ANGGOTA DPRD LAMPUNG APRILLIATI, SH, MH, SOSIALISASI PERDA NO. 2 TAHUN 2022

“Tim akan dibentuk untuk mempelajari dan mengevaluasi, kemudian nanti akan memberikan keputusan,” kata Sugeng.

Saat ditanya tentang penyebab pemadaman listrik, Sugeng menjelaskan bahwa ada indikasi ledakan yang menyebabkan gangguan pada 275KV termasuk di Lubuk Linggau, sehingga memisahkan subsistem Sumatera bagian Utara dan Tengah dengan Sumatera Selatan.

“Kami sudah membentuk tim investigasi untuk memastikan penyebab pemadaman listrik tersebut,” lanjutnya.

Baca Juga  DPRD LAMPUNG TERIMA AUDIENSI GURU

Terkait kompensasi bagi masyarakat yang terdampak, Sugeng menyampaikan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan pusat dan belum bisa memberikan kepastian.

“Tim independen juga dilibatkan untuk membahas soal kompensasi. Kami berusaha menyampaikan ke pusat dan percayakan pada Komisi IV DPRD Lampung untuk terus mengawal kami,” jelasnya. (DL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *